Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden pada dasarnya lahir dari niat yang sangat mulia. Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, sekaligus menjadi langkah strategis menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Secara konsep, program ini memang sulit untuk ditolak. Negara hadir untuk memastikan anak-anak sekolah tidak belajar dalam kondisi lapar dan kekurangan gizi. Dalam banyak negara maju, program serupa bahkan sudah lama dijalankan sebagai bentuk investasi jangka panjang terhadap generasi muda.
Namun, niat baik tidak selalu berbanding lurus dengan praktik di lapangan.
Belakangan ini, media sosial—khususnya Facebook—dipenuhi berbagai unggahan dari penerima program MBG di berbagai daerah. Terutama di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
Foto-foto menu makanan yang dibagikan hampir setiap hari menampilkan pola yang relatif sama: roti kemasan, kacang atom, kacang tojin, serta jajanan ringan yang selama ini justru identik dengan makanan selingan, bukan makanan utama yang benar-benar memenuhi standar gizi seimbang.
Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan publik.
Jika program ini bernama Makan Bergizi Gratis, maka yang menjadi fokus utama seharusnya adalah kandungan gizi yang seimbang. Dalam ilmu gizi, kebutuhan nutrisi anak idealnya terdiri dari sumber protein hewani seperti ikan, telur, ayam, atau daging; karbohidrat yang cukup; sayur dan buah; serta tambahan susu sebagai pelengkap nutrisi.
Namun jika yang sering muncul justru roti murah, kacang atom, dan jajanan ringan, maka wajar jika masyarakat mulai bertanya: apakah program ini benar-benar berbicara tentang gizi, atau sekadar tentang mengenyangkan perut dengan biaya serendah mungkin?
Bukan berarti roti atau kacang tidak memiliki nilai gizi. Semua makanan pada dasarnya memiliki kandungan nutrisi tertentu. Namun, menjadikannya sebagai menu rutin dalam program nasional yang bertajuk pemenuhan gizi tentu perlu dikaji ulang secara serius.
Apalagi jika menu tersebut diberikan kepada anak-anak dalam fase pertumbuhan yang sangat membutuhkan protein berkualitas, vitamin, serta mineral yang cukup untuk perkembangan otak dan tubuh.
Ironisnya, di tengah gencarnya kampanye gizi selama ini, masyarakat justru diajarkan bahwa makanan bergizi adalah ikan, ayam, telur, susu, sayuran, dan buah-buahan.
Namun realitas menu yang muncul dalam program MBG justru seolah memberi pesan yang berbeda. Seolah-olah masyarakat harus menerima bahwa jajanan warung seperti kacang atom dan roti murah juga dapat disebut sebagai standar makanan bergizi.
Di sinilah letak persoalan persepsi publik mulai terbentuk.
Jika program ini tidak diawasi dengan baik, maka bukan hanya kualitas gizi anak yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas kebijakan pemerintah itu sendiri. Program yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa justru bisa berubah menjadi bahan kritik publik jika pelaksanaannya terkesan asal-asalan.
Yang juga perlu menjadi perhatian adalah mekanisme pengawasan di tingkat daerah. Siapa yang memastikan bahwa menu yang disajikan benar-benar sesuai dengan standar gizi? Apakah ada ahli gizi yang terlibat secara aktif dalam menentukan menu harian? Ataukah keputusan menu justru lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan anggaran dan kemudahan distribusi?
Transparansi menjadi kunci penting dalam program sebesar ini. Publik berhak mengetahui bagaimana standar menu ditentukan, berapa anggaran per porsi yang dialokasikan, serta bagaimana mekanisme evaluasi dilakukan secara berkala.
Program MBG tidak boleh sekadar menjadi proyek besar yang terdengar megah di atas kertas, tetapi kehilangan substansi ketika sampai ke meja makan anak-anak sekolah.
Jika memang ditemukan kekurangan di lapangan, maka pemerintah seharusnya tidak alergi terhadap kritik. Justru kritik dari masyarakat dan media dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem yang ada.
Karena pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis bukan diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas generasi muda Indonesia.
Niat baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang serius, pengawasan yang ketat, serta komitmen untuk terus memperbaiki diri.
Jika tidak, program yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru berisiko menimbulkan ironi: anak-anak memang makan, tetapi belum tentu benar-benar mendapatkan gizi yang mereka butuhkan.
Penulis : Alpinda Nopra
Redaktur Mukomuko Mangimbau
Tinggalkan Balasan